Sabtu, 16 Juni 2012

Hukum Tata Negara dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1.    Hukum Tata Negara
Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu bersama-sama dalam satu
kelompok untuk mempertahankan hidupnya. Kelompok manusia itu awalnya hidup dari perburuhan, sehingga selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu daerah tertentu dengan bercocok tanam dan beternak
dan dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang.
Kepada pemimpin kelompok diberi kekuasaan-kekuasaan tertentu dan anggota-anggota kelompok diharuskan mentaati aturan-aturan perintah pimpinannya, maka dalam kelompok itu telah terdapat suatu kekuasaan/ pemerintahan yang sangat sederhana. Anggota-anggota kelompok mengakui serta mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Tata hidup dan peraturan-peraturan hidup mulanya tidak tertulis dan hanya merupakan adat kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu dibuat secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara tertulis. Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar muncul, maka diperlukan adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkekuasaan. Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar berjalan dengan tertib. Organisasi yang dibentuk dan memiliki kekuasaan itulah yang dinamakan Negara.
a.      Unsur-Unsur Negara
Suatu negara dapat dikatakan negara secara seutuhnya apabila memenuhi syarat-syarat:
1)      Ada Wilayahnya (Wilayah Negara) :
a)    Wilayah Darat
Wilayah darat suatu Negara dibatasi oleh wilayah darat dan/atau wilayah laut/ pengairan negara lain yang ditentukan dalam suatu perjanjian internasional yang biasanya berupa :
                    i.     Batas Buatan: pagar tembok atau kawat berduri dan tiang tombak.
                  ii.     Batas Alam: sungai, danau, pegunungan dan lembah.
                iii.     Batas Pasti: garis lintang atau bujur pada peta bumi.
b)   Wilayah Laut ( perairan )
Wilayah lautan suatu negara atau perairan teritorial dari suatu negara pada umumnya 3 mil laut (5,58 km ) dihitung dari pantai ketika air surut.Laut di luar perairan teritorial itu disebut laut bebas ( Mare Liberum ). Laut bebas artinya setiap orang dapat melakukan segala sesuatu di laut bebas. Awalnya batas laut hanya satu mil sesuai dengan jarak tembak meriam, kemudian berubah menjadi tiga mil. Indonesia yang berbatasan laut dengan negara lain dan kurang dari 12 mil, maka batas wilayah adalah ½ (setengahnya).
c)    Wilayah Udara
Udara yang berada di atas wilayah darat dan laut teritorial suatu negara termasuk wilayah negara, ketinggiannya tidak ada  batasnya asal dapat dipertahankan. Dalam masa damai pada umumnya udara boleh dilalui oleh pesawat pesawat dari negara lain, kecuali oleh pemerintah dari suatu negara ditentukan lain.
2)      Adanya Rakyat
Rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Awalnya yang menjadi dasar menjadi rakyat dari pada suatu negara adalah Asas Keturunan ( Ius Sanguinis ), yaitu satu keturunan, satu nenek moyang atau suatu pertalian darah. Kemudian jarak antar negara semakin dekat, dan terjadi perbauran yang tidak dapat dihindarkan dan bertempat tinggal, hal ini merupakan asas tempat tinggal atau tempat kelahiran.
3)      Adanya Pemerintahan
Ada pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar ada pemerintah sebagai alat atau organ yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Ada tiga unsur pemerintah:
a)    Legislatif (pembentuk Undang-undang).
b)   Eksekutif (pelaksanana Undang-undang)
c)    Yudikatif (kekuasaan kehakiman).
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian halnya dengan pelaksanaan suatu pemerintahan mempunyai hukumnya sendiri.  Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara unsur atau organ pemerintah inilah yang disebut Hukum Tata Negara. Jadi Hukum Tata Negara dibentuk dengan tujuan untuk mengatur tugas–tugas dan hubungan alat-alat perlengkapan negara atau organ-organ pemerintah. Organ-organ pemerintah yaitu: Legislatif (DPR, MPR), Eksekutif  (Presiden), Yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung).

4)      Adanya Pengakuan Dari Negara Lain
Pengakuan dari negara lain dapat berupa pengakuan secara de facto atau de jure. De facto merupakan pengakuan karena negara tersebut secara nyata telah menyatakan kemerdekaannya dan telah bebas dari belenggu penjajah. Sedangkan de jure karena adanya pemberian kemerdekaan karena adanya perjanjian.

2.      Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu fungsi dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah apabila terjadi sengketa atau masalah antar alat kelengkapan negara atau organ-organ pemerintahan, maka yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahakamah Konstitusi.
Pembuatan Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD Negara RI tahun 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain dengan adanya sistem prinsip “pemisahan kekuasaan checks and balance” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.
Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang datu sama lain bersifat sederajat, yang kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar serta perlu di lembagakannya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip The Rule of Majority.
Dewasa ini Mahkamah Konstitusi memmiliki peran dalam penyelesaian atas uji materi hirarki peraturan perundangan Republik indonesia yaitu dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Maka dari itu, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Karena itu, fungsi-fungsi Judicial Review atas konstitusionalitas Undang-undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhetian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK. Disamping itu juga diperllukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan melalui peradilan yang biasa, seperti sengketa pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu berkaitan erat dengan haka dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945.

B.  RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dapat diambil beberapa masalah yang akan diangkat dalam makalah ini, maka penulis berusaha untuk merumuskan beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut:
1.    Apa tujuan dibentuknya Hukum Tata Negara ?
2.    Bagaimana perkembangan Hukum Tata Negara Republik Indonesia?
3.    Dimana letak kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia?

C.  TUJUAN PENULISAN
Dari hasil rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan laporan ini adalah:
1.    Untuk mengetahui apakah tujuan dibentuknya Hukum Tata Negara Republik Indonesia.
2.    Untuk mengetahui bagamana perkembangan Hukum Tata Negara Republik Indonesia.
3.    Untuk mengetahui dimana letak kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.
4.    Untuk mendapatkan nilai tambah sebagai hasil kerja dalam pembuatan tugas Pengantar Ilmu Hukum.
D.  SISTEMATIKA PENULISAN
Sitematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
Bab II Isi dan Pembahasan, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Tata Negara.
Bab III Penutup, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Simpulan dan Saran





















BAB II
ISI DAN PEMBAHASAN
A.  HUKUM TATA NEGARA
1.    Pengertian dan Istilah
Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah. Berikut adalah istilah yang kami ketahui, yaitu:
a.    State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara.
b.    State Recht (Belanda) dimana State Recht dibedakan antara :
1)      Arti luas Staat Recht in Ruinenzin.
2)      Arti sempit Staat Recht in Engeezin.
c.    Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi.
d.   Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis), dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.
e.    Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht ( Jerman ) yang sama dengan di Perancis.
f.     Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah State Recht atau Hukum Negara atau Hukum Tata Negara.

2.    Definisi Hukum Tata Negara
Dibawah ini adalah beberapa definisi tenteng hukum tata negara, yaitu:
a.    Van Vallenhoven: Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.
b.    Scholten: Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada Negara.
c.    Van der Pot: Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
d.   Longemann: Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara.
e.    Apeldoorn: Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya., hukum negara dalam arti luas meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
f.     Wade and Philips: Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan negara itu
g.    Paton: Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara.
h.    R. Kranenburg: Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari negara terdapat dalam UUD.
i.      Utrecht: Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.
j.      Longemann, Prof., Dr., J.H.A. Hukum Tata Negara yang dipelajari adalah:
1)   Jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu negara?
2)   Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu?
3)   Bagaimana caranya melengkapi jabatan-jabatan itu?
4)   Apa tugas jabatan itu?
5)   Apa yang menjadi wewenangnya?
6)   Bagaimana hubungan kekuasaan antara para pejabat?
7)   Didalam batas-batas apa organisasi negara menjalankan tugasnya?
k.    J.R. Stellinga: Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak, dan kewajiban warga negara.
l.      L.J. Apeldorn. Pengertian Negara mempunyai beberapa arti, yaitu:
1)   Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.
2)   Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum.
3)   Negara dalam arti wilayat tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.
4)   Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.
Setelah mempelajari berbagai definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber serta mempelajari dari beberapa ahli hukum di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, dapat mengetahui bahwa sebenarnya:
a.    Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik.
b.    Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara.
c.    Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi).
d.   Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging).

3.    Obyek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara
Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.
a.    Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:
1)   Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi).
2)   Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik).
3)   Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute).
4)   Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi).
5)   Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah).
6)   Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan).
7)   Wilayah Negara (darat, laut, udara).
8)   Hubungan antara rakyat dengan negara (abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya).
9)   Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan).
10)    Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat).
11)    Ciri-ciri lahir dan kepribadian negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya).

b.   Badan-badan Ketatanegaraan
Badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yaitu menyangkut masalah:
1)   Cara menetukannya (Pengangkatan, Pemilihan).
2)   Susunan masing-masing badan (Jumlah jenis anggota dan pembagian tugas).
3)   Tugas dan wewenang masing-masing badan.
4)   Cara kerjanya masing-masing badan.
5)   Perhubungan kekuasaan antara badan.
6)   Masa Jabatan.
7)   Badan-badan lain.

c.    Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat
1)   Jenis penggolongan dan jumlah partai politik didalam negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
2)   Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan.
3)   Kekuatan politik dan pemilihan umum.
4)   Arti dan kedudukan golongan kepentingan.
5)   Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.
6)   Pencerminan pendapat (perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik,
perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan).
7)   Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik (koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).

4.    Hubungan Ilmu Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lain
a.    Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara
Ilmu Negara mempelajari:
1)    Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.
2)    Ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, serta  hakekat negara.
Hukum Tata Negara mempelajari :
1)    Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat.
2)    Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu negara.
3)    Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur.
Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.
b.   Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik
Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap undang-undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan
Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.
Dengan kata lain ilmu politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

c.    Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang.
Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya.
Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan atau dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

5.    Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan
Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku, seperti:
a.    Masa Penjajahan Belanda hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.
b.    Masa penjajahan Jepang: Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi kekuasaan Jepang, sistem sosial dimasa pendudukan Jepang.
c.    Masa 17 Agustus 945 sampai dengan 27 Desember 1949. Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur ketatanegaraan menurut UUD 45, pelaksanaan UUD 45 sampai dengan 27 Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku. Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat (pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).
d.   Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS. Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan.
e.    Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959:
1)   Struktur ketatanegaraan menurut UUDS 1950,
2)   Sistem Pemerintahan menurut UUDS 1950,
3)   Kehidupan politik yang berlaku,
4)   Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI, PRRI Permesta dan,
5)   Gagasan Demokrasi Terpimpin.
f.     Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru.
g.    Masa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru, 1966-1998).
h.    Masa Reformasi 1998 hingga sekarang.

6.    Asas-Asas Hukum Tata Negara
Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.
Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:
a.    Asas Pancasila
Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
b.   Asas Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum.
c.    Asas Negara Hukum
Asas negara hukum yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.
Unsur-unsur atau ciri-ciri khas daripada suatu negara hukum atau Rechstaat adalah:
1)   Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
2)   Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3)   Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
4)   Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
d.   Asas Demokrasi
Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan.
e.    Asas Negara Kesatuan
Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.
f.     Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances
Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya.
Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu :
1)   Kekuasaan Legislatif
2)   Kekuasaan Eksekutif
3)   Kekuasaan Federatif
Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica
1)   Eksekutif
2)   Legislatif
3)   Yudikatif

B.  MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu alat kelengkapan negara yang tugas, wewenang, dan hubungannya dengan alat kelengkapan negara yang diatur dalam Hukum Tata Negara.
Munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.[1]
Digantikannya sistem division of power (pembagian kekuasaan) dengan separation of power (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar tehadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan division of power yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal bertingkat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada dipuncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan 10 dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan dari rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara.
Akibat utama dari menganut sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Lembaga-lembaga negara itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan disaat bersamaan dibatasi juga oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Pasca amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat sekarang tidak terpusat pada satu lembaga tetapi disebar kepadalembaga-lembaga negara yang ada. Artinya sekarang, semua lembaga negara berkedudukan dalam level yang sejajar atau sederajat.
Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan peranannya sebagai diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. 

1.      Tugas dan Wewenang MK

Sesuai dengan Pasal 24 (c) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili orang atau badan seperti Mahkamah agung (MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam bentuk undang-undang. Sedangkan institusi negara menurut UUD 1945 disebut dengan lembaga negara. Maka dari itu, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Tugas MK lainnya adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. MK baru bisa mengadili orang, hanya dalam kasus Impeachment. Jadi orang itu adalah Presiden dan atau Wakil Presiden. Bila memang terjadi, MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi Presiden dan atau Wakilnya. apabila dalam pengadilan tersebut presiden dan atau Wapres terbukti melanggar konstitusi, MK mengabulkan impeachment tersebut dan hasilnya diserahkan ke MPR untuk mencabut mandatnya.[2]
Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional oblogation). Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:
a.    Menguji Undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.    Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
c.    Memutus pembubaran partai politik.
d.   Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
a.    Pengujian Undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.  Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan judicial review, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

b.   Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara   
Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. MK dalam hal ini, akan menjadi wasiat yang adil untuk menyelesikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

c.    Pembubaran Partai Politik
Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokarasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatannya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 74 sampai Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

d.   Perselisihan Hasil Pemilu
Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan ahasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi 1) terpilihnya anggota DPR, 2) penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presidaen dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan 3) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah kepemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam bagian kesepuluh Pasal 74 sampai Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

e.    Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun sesuai prinsip supremacy of law and equality before law, presidaen dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi pemberhentian tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

f.     Putusan Final yang Mengikat
Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kembali kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu pula ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuasaan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK. Dalam perkara pengujian UU contohnya, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili  kepentingan umum seluruh masyarakat yaitu tegaknya konstitusi. Kedudukan pembentuk UU, adalah Prediden dan DPR bukan sebagi tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan UU yang dimohonkan. Hal itu dimaksud agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu yang terkait dan harus melaksanakan putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang duputus oleh Mahkamah Konstitusi.




2.      Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3.      Tugas dan Fungsi Staff Sekretaris Jenderal MKRI[3]

a.    Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1)   Koordinasi pelaksanakan teknis administratif di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan;
2)   Penyusunan rencana dan program dukungan teknis adminidtratif;
3)   Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4)   Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
5)   Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
6)   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

b.    Panitera
Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1)   Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial,
2)   Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara,
3)   Pembinaan pelayanan teknis kegiatan:
a)    Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b)   Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c)    Pembubaran partai politik;
d)   Perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e)    Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4)   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

c.    Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro perencanaan dan keuangan mempuanyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1)   Koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
2)   Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi;
3)   Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi;
4)   Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi;
5)   Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi;
6)   Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi;
7)   Pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti anggaran pendapatan dan belanja Mahkamah Konstitusi;
8)   Pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
9)   Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

d.   Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengolahan perlengkapan di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1)   Pengolahan urusan tata usaha Mahkamah Konstitusi;
2)   Pengeloaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
3)   Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga;
4)   Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa kebutuhan serta penyusunan pembakuan perlengkapan;
5)   Pelaksanaan pengadaaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan;
6)   Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statik perlengkapan;
7)   Penyiapan penetapan kebijakan penghapusan. 

e.    Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi, hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, badan-badan atau lembaga internasional, program dan evaluasi, pengelolaan penerbitan, dokumentasi, dan publikasi serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan dengan fungsi:
1)   Pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Mahkamah Konstitusi;
2)   Pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa, cetak, elektronik, dan audio visual;
3)   Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah;
4)   Pendokumentasian dan publikasi kegiatan Mahkamah Konstitusi;
5)   Pengelolaan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

f.     Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
Biro Administrasi Perkara dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1)   Pelaksanan urusan tata usaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2)   Penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara, pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait;
3)   Penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang;
4)   Penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan perkara;
5)   Pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara;
6)   Penyusunan statik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan putusan perkara;
7)   Penyiapan rencanan kebijakan teknis di bidang sarana persidangan, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, pengevaluasaian penyusunan laporan prasarana dan sarana persidangan;
8)   Pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan;
9)   Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang Mahkamah Konstitusi, beserta peraturan pelaksanaannya kepada masnyarakat;
10)    Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
11)    Pelaksanaan urusan tata usaha biro.

g.    Pusat Penelitian dan Pengkajian
Pusat Penelitian dan Pengkajiian Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Pusat adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di bidang penelitian dan pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi:
1)   Penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian dan penggembangan;
2)   Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan serta pengembangan;
3)   Pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
4)   Pengelolaan administrasi jabatan fungsional peneliti;
5)   Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
6)   Pengelolaan perpustakaan;
7)   Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.







C.  KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HUKUM TATA NEGARA

Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari hukum tata negara republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif. Untuk menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi memmiliki peran dalam penyelesaian atas uji materi hirarki peraturan perundangan Republik indonesia yaitu dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Maka dari itu, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Segala tugas yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengaturnya apalagi menyalahi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Telah dijelaskan pula bahwa salah satu atau lebih dari tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. MK baru bisa mengadili orang, hanya dalam kasus Impeachment. Jadi orang itu adalah presiden dan/atau wakil presiden. Bila memang terjadi, MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi presiden dan/atau wakil presiden. apabila dalam pengadilan tersebut presiden dan/atau wapkil presiden terbukti melanggar konstitusi, MK mengabulkan impeachment tersebut dan hasilnya diserahkan ke MPR untuk mencabut mandatnya. Hal tersebut bahwa undang-undang telah memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tupoksi apabila telah terjadi penyimpangan di luar yang diatur Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.





















BAB III
PENUTUP
A.  SIMPULAN
1.    Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Tujuan dibentuknya hukum tata negara adalah menjalankan seluruh aspek kenegaraan d bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang di dalamnya terdapat tugas-tugas yang berbeda dalam menjalankan setiap tugas yang telah dtetapkan undang-undang.
2.    Hukum tata negara Indonesia telah berubah dari zaman penjajahan Belanda hingga kini. Dimulai dari masa penjajahan Belanda hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, serta peraturan yang berlaku menggunakan sstem tata negara penjajah, sistem sosial yang berlaku pada saat itu adalah rezim zaman Hindia Belanda. Hingga sekarang kita merasakan masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Yang terwujud dari beberapa kali perubahan hierarki perundang-undangan di Indonesia.
3.    Mahkamah Konstitusi salah satu lembaga baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga tertinggi atau tinggi. Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari Hukum Tata Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif. Untuk menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi memmiliki peran dalam penyelesaian atas uji materi hierarki peraturan perundangan Republik Indonesia. Keterkaitan antar keduanya di lihat dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksananya dan hukum tata negara yang mengatur kerja Mahkamah Konstitusi. Jadi tanpa adanya aturan yang mengatur,Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

B.  SARAN
1.    Kelompok kami ingin agar kinerja para pemangku kebijakan yang sedang duduk di bangku kehormatan melihat rakyat dan memegang aspirasi rakyat yang telah memilih mereka serta melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya.
2.    Kami berharap Indonesia semakin maju dalam masalah hukum, karena banyak yang tidak sesuai seperti orang memcuri sendal dipenjara satu tahun sedangkan koruptor divonis bebas.
3.    Kami berharap orang-orang yang menangani suatu perkara jangan mengikuti hawa nafsu yang membawa Indonesia semakin terpuruk.











DAFTAR PUSTAKA
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1. Penerbit: Balai Pustaka. Jakarta. 1992.
Strong, C.F. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern –Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk  Konstitusi Dunia. Penerbit: Nuansa Nusa Media. Bandung. 2004.

Mahfud MD, Moh. Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi. Penerbit: LP3ES. Jakarta. 2006

Kusuma, RM. Lahirnya Undang-undang Dasar 1945. Penerbit: Balai FEUI. Jakarta. 2004.

Huda, Nikmatul. Hukum Tata Negara. Penerbit: Rajagarafindo Persada. Yogyakarta. 2005.
Staff Mahkamah Konstitusi. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi. (www.Mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada 13 April 2010).
Andri, Rahmadhan.Tugas dan Wewenang MK. (http://ramadiandri10.blogspot.com, diakses pada 26 Februari 2012).
Staf Mahkamah Konstitusi,.Tugas dan Fungsi Staf Sekretaris Jenderal MKRI. (www.Mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.StrukturOrganisasi, diakses pada 26 Februari 2012).
Ragawino, Bewa. Hukum Tata Negara (PDF file). Diakses pada 26 Februari 2012.



[1] Staff Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, (www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada 13 April 2010).
[2] Rahmadhan Andri, Tugas dan Wewenang MK, (http://ramadiandri10.blogspot.com, diakses pada 26 Februari 2012).
[3] Staf Mahkamah Konstitusi, Tugas dan Fungsi Staf Sekretaris Jenderal MKRI, (www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.StrukturOrganisasi, diakses pada 26 Februari 2012).

0 komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes